Koalisi atau Oposisi: PDIP Tunggu Mei, PKB Tunggu Angket

"PDI Perjuangan dan PKB masih belum menentukan sikap mengenai posisi partai itu di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang."

KBR, Jakarta – PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan sikap mengenai posisi partai itu di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Rabu (24/4/2024). Penetapan dilakukan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa pemilu presiden 2024 yang diajukan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya belum menentukap sikap terkait soal bergabung atau tidaknya dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Basarah mengatakan sikap PDIP bakal ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional PDIP, Mei mendatang.

"Di sanalah (Rakernas) PDI Perjuangan bersama struktur partai baik DPC maupun DPD akan bersidang, akan bermusyawarah, melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kemudian akan memberi usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan,” kata Basarah, dikutip Rabu (24/4/2024).

Baca juga:

• KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih
• Peluang Rekonsiliasi Usai Putusan Mahkamah Konstitusi

Basarah menegaskan sejatinya PDIP siap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sebagai oposisi. Menurutnya, PDIP sudah biasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik di tanah air.

Ia juga mengklaim ketangguhan PDIP di dalam atau di luar pemerintahan sudah teruji. Misalnya, ketika masa Orde Baru, PDIP banyak menerima intimidasi politik, namun mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di pemerintahan selama 10 tahun,” jelasnya.

Baca juga:

• PKS: Koalisi atau Oposisi Diputuskan Majelis Syuro

PKB tunggu angket

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan belum menentukan arah politik usai penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hari ini, apakah akan bergabung ke pemerintahan atau menjadi oposisi.

Muhaimin mengatakan partainya masih menginginkan ada hak angket (hak penyelidikan) di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah keterpurukan demokrasi kita," ujar Muhaimin di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Muhaimin Iskandar mengatakan soal koalisi atau oposisi masih dalam perbincangan internal partai.

Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan PKB di Nasdem Tower, Selasa (23/4/2024), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya juga belum memutuskan akan bergabung ke pemerintahan atau tidak.

Namun, Surya Paloh menyebut pemerintah memerlukan uluran tangan dan dukungan untuk membangun bangsa. Kata dia, situasi RI saat ini dalam ancaman dan perlu kerja sama. Paloh mengatakan Nasdem dan PKB berkomitmen menjaga situasi bangsa. Dua partai ini bersama PKS merupakan tiga partai pengusung Anies-Muhaimin pada pemilu presiden 2024.

Baca juga:

• Hadiri Penetapan Presiden Terpilih, Anies-Muhaimin: Hormati Proses Bernegara
• MK Tolak Sengketa Pilpres, Nasdem: Hak Angket Tak Relevan Lagi

Editor: Agus Luqman

• Prabowo-Gibran
• koalisi Prabowo
• PDI Perjuangan
• PDIP
• PKB
• Anies-Muhaimin
• Koalisi Indonesia Maju