PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara

"Saat ini pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mendesak"

KBR, Jakarta- Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, saat ini pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mendesak. Terlebih belum ada landasan hukum yang mengatur pemindahan ibu kota itu. Anwar menilai, Presiden Jokowi hanya ingin membuat sejarah baru melalui pemindahan ibu kota negara.

“Kalau membuat sejarah jangan dipaksakan, sementara rakyat banyak yang menjerit. Bagi orang-orang yang ada di pemerintahan mungkin tidak terasa ya karena mereka setiap bulan terima gaji kan. Tapi kalau mereka yang di-PHK, yang kehilangan pekerjaan atau tukang ojek tidak banyak dapat penumpang. Sehingga artinya pendapatan mereka benar-benar ambruk,” kata Anwar kepada KBR, Kamis (26/8/2021).

Anwar juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Kata dia, pemerintah seharusnya tidak menambah utang negara demi pembangunan ibu kota tersebut. Apalagi saat ini utang negara berada di kisaran Rp 7000 Triliun.

“Kalau seandainya dana itu dari para konglomerat ya berarti negara berutang kepada konglomerat. Kalau dana dari asing ya berarti negara berutang kepada asing. Jadi menurut saya kita kalau melakukan sesuatu jangan dengan berutang lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik memastikan rencana pemindahan ibu kota negara tetap berjalan, meskipun di tengah pandemi Covid-19. Presiden dan para petinggi partai melihat pemindahan ibu kota negara perlu dilakukan karena problematika DKI Jakarta yang begitu kompleks.

Editor: Friska Kalia

• Ibu Kota Baru
• Jakarta
• Kalimantan Timur
• Ibu Kota