KemenkumHAM Dorong Pengusaha Selaraskan Bisnis dengan HAM

"Sampai saat ini terdapat 31 perusahaan yang sudah mendapatkan nilai hijau dalam berbisnis dan juga melaksanakan HAM di perusahaannya."

KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendorong pengusaha agar menyadari urgensi penyelarasan antara bisnis dan HAM melalui aplikasi Prisma. Dorongan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Direktur Kerja Sama HAM KemenkumHAM Herniati menjelaskan, aplikasi Prisma membantu melakukan asesmen suatu usaha, baik perusahaan maupun UMKM, dalam segi pemenuhan HAM. Sehingga pelaku bisnis bisa mengetahui dengan sendirinya, apakah usaha yang dijalankannya melanggar HAM atau tidak.

“Dimana pelaku usaha bisa memitigasi melihat kira-kira dalam melaksanakan fungsi tugasnya itu apakah melanggar HAM atau tidak. Sampai sekarang aplikasi ini masih bersifat volenture belum mandature, dan so far sampai sekarang sudah ada 228 pelaku usaha yang sudah mendaftar, sebenarnya banyak tetapi kami dari panitia selalu mengecek setiap saat kadang ada juga pelaku usaha atau bisnia yang tidak memenuhi memenuhi persyaratan atau perseorangan,” kata Herniati dalam talk show FMB9 yang dipantau dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (29/4/2024).

Herniati mengatakan, sampai saat ini terdapat 31 perusahaan yang sudah mendapatkan nilai hijau dalam berbisnis dan juga melaksanakan HAM di perusahaannya. Selebihnya masih mendapatkan nilai merah dan kuning.

Dia juga mengatakan, jika perusahaan masih terus berada di nilai kuning atau merah maka pihak Kemenkumham akan melakukan sosialisasi. Sehingga, perusahaan yang mendapat nilai kuning perlahan bisa naik dan mendapatkan nilai hijau.

Baca juga:

17 Tahun Kamisan, Ini Langkah Komnas HAM

Hampir 20 Tahun, Kasus Pembunuhan Munir Tak Temui Titik Terang

Editor: Fadli

• Papua
• Frits Ramandey
• kekerasan di Papua
• OPM
• Komnas HAM
• BRIN
• Komnas HAM Papua
• Cahyo Pamungkas
• konflik Papua
• HAM