GovTech INA Digital Diterapkan Mei 2024, Apa Saja Layanan yang Terintegrasi?

""Kalau ini selesai Insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD.""

KBR, Jakarta - Pemerintah mempercepat transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital.

"Kami sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech, karena ternyata kami melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech, punya government technology," ujar Anas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Jokowi menetapkan prioritas sembilan layanan utama yang akan diintegrasikan dalam platform nasional yang dinamakan INA Digital.

Anas mengatakan hal Ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.

INA Digital yang akan dikelola oleh Peruri, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas (kemampuan bertukar informasi) antarkementerian dan lembaga.

Baca juga:

• Wapres Soroti Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik di Daerah
• Menteri PANRB Akan Cek MPP di Daerah, Hidup atau Mati Setelah Diresmikan?

Anas mengeklaim sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional. Dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut.

"Alhamdulillah goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan, kita akan melompat lagi indeks kita,” imbuhnya.

Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan antara lain administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Layanan ini akan diterapkan secara nasional paling lambat pada Mei mendatang.

Integrasi ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah. Dengan penekanan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, layanan publik bisa lebih responsif dan akuntabel.

"Ke depan ini rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai Insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” pungkasnya.

Editor: Wahyu S.

• Pelayanan Publik
• Presiden Jokowi